TAHUKAH KAMU. APA SAJA YANG TERMASUK LEMBAGA TINGGI NEGARA DI INDONESIA ?? (29 11 2021)

AGUS SUHERLANMinggu, November 28, 2021

MATERI INI MERUPAKAN KELANJUTAN DARI MATERI EDISI 22 NOVEMBER 2021



Presiden dan Wapres, didepan Istana Negara (Sumber: MediaIndonesia)

Pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai dua lembaga tinggi negara, yakni MPR atau Majelis Permusyawaratan rakyat dan Presiden. Dan kali ini, pembahasan kita adalah mengenai lembaga tinggi negara yang ketiga sampai dengan selesai (Ke-8) yakni DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan Komisi Yudisial (KY).



Sebelum itu, terlebih dahulu kita ulas balik mengenai apa saja yang termasuk kedalam lembaga tinggi Negara. Berikut Ulasan singkatnya nya :



 

Sebagaimana ditulis dalam laman Wikipedia.org yang dimaksud dengan lembaga tinggi Negara adalah Institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.


Sebelum amendemen UUD 1945, Lembaga tinggi Negara di Indonesia itu terdiri dari :


Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),

Lembaga Kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia),

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI),

Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA-RI), dan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Setelah amendemen UUD 1945, disebut lembaga negara dan terdiri atas:


Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD)

Lembaga Kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia),

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK)dan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)

Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY)

Pembubaran Dewan Pertimbangan Agung dikarenakan tidak efisiennya lembaga tinggi negara ini. DPA tidak memiliki kewenangan hukum atau politik dan hanya dapat memberikan saran kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. DPA juga sering dihumorkan dengan istilah "Dewan Pensiun Agung" karena keanggotaanya terdiri dari pensiunan-pensiunan pejabat.


UNTUK MATERI LEBIH LENGKAP, SILAHKAN KALIAN BACA (DISINI)


Setelah membaca materi mengenai Lembaga Tinggi Negara, Peserta didik diharapkan mengerjakan tugas individu, dengan cara Unduh Soal == (UNDUHSOAL).

Setelah mengunduh soal, silahkan kerjakan dengan tetap berpedoman pada materi yang sudah ada.

Batas waktu mengirimkan jawaban adalah Hari ini juga (senin, 29 November 2021) pukul 16.00 WIB (Bagi yang belajar dirumah)

Bagi yang sudah mengikuti belajar TATAP MUKA disekolah, batas waktu mengirimkan tugas adalah pukul 10.00 WIB (Hari ini juga).

Bagi peserta didik yang sudah memiliki Blog, diharapkan dapat menyalin materi ini pada blognya masing-masing (kirim link nya ke WA Group)

Bagi yang belum memilliki Blog, Silahkan belajar membuat blog dengan mencari literasi yang ada di internet.

Trims dan Salam sehat. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pelajaran PPKN 22 November 2021

Gambar
  Materi Pembelajaran Online PPKN Kelas IX Lembaga Lembaga Tinggi Negara MPR Presiden DPR BPK MA MK DPD KY Pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai salah satu lembaga tinggi negara, yakni MPR atau Majelis Permusyawaratan rakyat. Dan kali ini, pembahasan kita adalah mengenai lembaga tinggi negara yang kedua yakni PRESIDEN. Presiden adalah lembaga ekskutif dalam negara.  Sejak tahun kemerdekaan hingga saat ini Indonesia sendiri telah dipimpin oleh 7 orang presiden. Dimana s aat ini, sistem pemilihan presiden di Indonesia dilakukan dengan melakukan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dilakukan lima tahun sekali dengan maksimal menjabat selama dua periode (10 tahun). Presiden RI dari masa ke masa Berikut adalah Daftar Presiden Indonesia dan Wakilnya: 1. Sukarno Presiden pertama Indonesia adalah Ir Soekarno. Semasa hidupnya ia aktif dalam memerjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mencetus dasar negara (Pancasila) dan menjadi proklamator. Pria yang lahir pada 6 Juni 1901 di Blita...
Baca selengkapnya
 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERTA DAMPAK OTONOMI DAERAH AGUS SUHERLANSenin, September 06, 2021   OTONOMI DAERAH ADALAH : Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH A. Sumber daya manusia B. Sumber daya alam C. Kesediaan dana D. Sarana dan prasrana yang tersedia E. Manajemen/pengelolaan F. Pengawasan dan pembinaan   DAMPAK POSITIF ADANYA OTONOMI DAERAH A. Masyarakat di daerah akan lebih mengembangkan potensinya karena ada semangat bersaing dengan masyarakat lain B. Perkembangan pembangunan ekonomi daerah terutama luar Jawa dan Jakarta lebih baik dari sebelum pelaksanaan otonomi daerah   C. Iklim berusaha dan usaha masyarakat lebih kondusif dan berkembang   D. Kesejahteraan warga daerah dirasakan semakin meningk...
Baca selengkapnya